Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bertujuan untuk mempertegas arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi ini tidak hanya akan berdampak pada pengelolaan anggaran tahun 2025, tetapi juga akan menjadi landasan bagi penyusunan APBN 2026.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Kamis (13/2/2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk menciptakan budaya birokrasi yang lebih efisien di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Menurutnya, efisiensi yang diterapkan pada tahun 2025 akan menjadi dasar atau baseline dalam upaya menciptakan budaya baru birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga cepat dan tepat sasaran dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Baca Juga
Aaliyah Massaid Tampil Memukau di Fashion Show Saat Hamil, Sikap Thariq Halilintar Mencuri Perhatian
“Kami menyetujui bahwa dari efisiensi-efisiensi di 2025, akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Penyusunan APBN 2026, menurut Sri Mulyani, masih berada pada tahap pemikiran awal. Namun, ia berharap kebijakan yang diterapkan di tahun 2025 akan memberikan dampak positif dalam reformasi birokrasi, dengan tetap memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu dan pencapaian target nasional tetap optimal. Dia juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan mengurangi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun pendidikan, yang sudah ditetapkan sebanyak 20 persen dari total APBN.
“Kalau 2026 kan belum kita mulai penyusunannya atau sedang dalam pemikiran awal, tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya memastikan seluruh kementerian dan lembaga dapat mematuhi prinsip efisiensi dalam belanja negara, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setelah efisiensi dilakukan, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap pos-pos belanja yang terdampak untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat guna.
“Untuk berbagai belanja sosial tidak dikurangkan sama sekali. Jadi kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bansos itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi. Kita pasti nanti akan melakukan inventarisasi dari seluruh K/L sehingga kita bisa menyusun sesuai dengan spirit efisiensi tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Dalam akhir pernyataannya, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan, dan menekankan bahwa semangat utama dari kebijakan ini adalah untuk membangun budaya kerja yang lebih efisien dan profesional di seluruh pemerintahan.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, diharapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara, sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. (Abdullah)
