Pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Bogor Bachril Bakri yang menyebut rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) disebabkan karena para pelajar melanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes) menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Bogor, khususnya para ulama, pengajar di Ponpes dan juga sejumlah wakil rakyat di DPRD.
Pengurus Daerah Mathlaul Anwar (PDMA) Kabupaten Bogor yang selama puluhan tahun fokus pada dunia Pendidikan lewat madrasah dan juga Ponpes, mengkritisi pandangan atau pendapat Pj Bupati Bachril Bakri yang dinilai ngawur dan terkesan meremehkan keberadaan Ponpes.
Baca Juga
Ketua DPRD Apresiasi Peran Nadhlatul Ulama di Berbagai Bidang
“Saya dan pengurus PDMA juga banyak pengajar di Ponpes tidak bisa menerima pandangan Pj Bupati Bogor yang menyalahkan keberadaan Ponpes sebagai penyebab rendahnya RLS atau rata-rata lama sekolah, itu tidak betul. Dan kami meminta Pj Bupati meralat sekaligus menarik pernyataannya itu,” tegas Ketua PDMA Kabupaten Bogor H.Abdul Aziz Sarnata kepada PasundanRaya Minggu (2/2/2025).
Aziz memastikan bahwa selama ini Ponpes sudah memberikan manfaat yang banyak untuk pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. “Pesantren dan pengurus serta santrinya selama ini sangat membantu Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas anak bangsa, seharusnya kita harus bantu Ponpes, bukan menyalahkan,” katanya.
Ulama yang dikenal vokal ini menyebutkan bahwa memang ada Ponpes yang tidak memiliki sekolah, akan tetapi pengurusnya memperbolehkan para santri untuk terus melanjutkan pendidikan formal guna menyeimbangkan pengetahuan sekaligus mendapatkan ijazah sekolah formal.
“Penting untuk diketahui, setiap kali bertemu dan diskusi dengan pimpinan Ponpes, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sudah jauh memikirkan masa depan santrinya, karena mereka tahu persis apa yang dibutuhkan santrinya untuk kehidupan mereka yang lebih baik di masa depan,” tutur Aziz.
Oleh karena itu, Aziz menyatakan bahwa PDMA, sejumlah ulama pimpinan Ponpes dan para pengajar di Ponpes pada Senin (3/2/2025) akan berkumpul guna membahas dan menyikapi pernyataan Pj Bupati Bogor Bachril Bakri yang kontroversial tersebut.
“Mungkin dari hasil pertemuan itu, ada usulan mengirimkan surat protes sekaligus permintaan menarik pernyataan Pak Bachril Bakrie yang kurang baik itu, atau bisa juga kami datang ke kantor Bupati untuk melakukan klarifikasi. Yang pasti, saya selaku pimpinan PDMA tidak dapat menerima pernyataan Pj Bupati Bogor,” tegas Aziz.
Terkait hal itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi juga menyayangkan adanya statement Pj Bupati Bachril Bakri seperti itu. Malahan, Ridwan menyarankan pemerintah membantu Ponpes dari segi fasilitas dan bantuan lainnya yang tidak dimiliki Ponpes.
“Kita sudah ada Perda Pondok Pesantren, tinggal bagaimana pemerintah membantu secara maksimal apa yang dibutuhkan pondok pesantren. Kurikulum Ponpes itu, biarlah para kiyai yang lebih mengetahui kebutuhannya, kita sebagai penyelenggara daerah, bantu di hal-hal lainnya,” jelas Ridwan.
Pria yang kerap dipanggil Bibih itu juga menekankan, pemerintah agar tidak fokus pada pendidikan atau sekolah negeri, tapi harus memikirkan juga sekolah swasta dan ponpes. “Jangan dibeda-bedakan antara negeri dan swasta. Apalagi di Ponpes menekankan pendidikan karakter dan akhlak, maka pemerintah harus adil,” imbuh dia.
Sebelumnya, kepada wartawan di Cibinong pada akhir pekan kemarin, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri menyebut, rendahnya rata-rata lama sekolah disebabkan karena para pelajar melanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes). Bachril pun mengutip data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, pada 2022 hingga 2024 mengalami kenaikkan dari 8,34 menjadi 8,39 tahun.
Bachril Bakri menilai, selain para siswa yang putus sekolah sejak SMP. Mereka melanjutkan ke Ponpes atau sekolah pendidikan agama. Menurutnya, dengan melanjutkan jenjang tersebut tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan.
“Kemungkinan masalah RLS banyak yang putus sekola pada setelah SMP karena mereka langsung masuk pesantren. Ke sekolah atau pendidikan agama sehingga tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan,” ucap Bachril. (Cok)
