Bogor Kota, Pasundan Raya – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota / Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) merupak mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Dalam pemaparannya yang dikutip pada Minggu (23/3/2025), Adityawarman menekankan pentingnya menyamakan visi dan misi pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun inefisiensi anggaran.
“Kita harus meninggalkan ego sektoral. Saat ini bukan lagi zamannya berjalan sendiri-sendiri. Kota Bogor harus menjadi bagian dari sistem pembangunan yang terintegrasi dengan Provinsi Jawa Barat, bahkan secara nasional,” ujar politisi PKS tersebut.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga dan antarwilayah akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan, khususnya dalam menghadapi tantangan kota yang semakin kompleks seperti kemacetan, banjir, pengangguran, dan kemiskinan.
DPRD sebagai lembaga wakil rakyat, lanjut Adityawarman, tentunya siap menjadi jembatan komunikasi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Diketahui, pemaparan Ketua DPRD Kota Bogor ini disampaikan dalam acara “Hearing Dialog Arah Pembangunan Kota Bogor dan Jawa Barat” yang digelar di Aula Serbaguna DPRD Kota Bogor pada Kamis (20/3/2025) lalu.
Acara yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, S.Sos., menghadirkan sejumlah narasumber strategis.
Mereka antara lain Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi, S.T., M.P., serta akademisi Achyar Eldine, S.E., M.M.
Dialog ini bertujuan untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan Kota Bogor agar sejalan dan saling mendukung dengan kebijakan strategis di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, menegaskan bahwa hearing dialog ini merupakan bagian dari upaya untuk merumuskan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan lokal, namun tetap memiliki daya dorong pada skala regional. “Prioritas Kota Bogor harus kita kawal bersama. Jangan sampai ada jurang kebijakan antara pusat, provinsi dan kota,” ucapnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan beragam masukan dari para narasumber. Harapannya, hasil dialog ini dapat menjadi bahan rekomendasi strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk Kota Bogor agar semakin adaptif, inklusif, dan berdaya saing. (Hilm/*)
