Bandung, Pasundan Raya – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan. Acara ini berlangsung di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, dengan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman.
Pergantian jabatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 43/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 88/K/X-X.3/02/2025 juga menjadi dasar dalam pengangkatan dan pemindahan pejabat di lingkungan BPK.
Dengan keputusan ini, Widhi Widayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jabar kini diangkat menjadi Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V BPK. Sementara itu, jabatan Kepala BPK Perwakilan Jabar kini dipegang oleh Eydu Oktain Panjaitan, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Gubernur Dedi Mulyadi mengucapkan selamat kepada keduanya dan berharap mereka dapat menjalankan tugas baru dengan penuh tanggung jawab. Dalam kesempatan ini, Dedi juga menyoroti pentingnya audit terhadap alih fungsi lahan di Jawa Barat, baik yang dilakukan oleh Perhutani, PTPN, maupun pihak lainnya. Ia menegaskan bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkendali berpotensi merugikan negara secara besar-besaran.
“Ketika alih fungsi lahan menyebabkan bencana, negara harus menanggung beban recovery, mulai dari penyaluran bantuan sembako hingga perbaikan rumah warga terdampak,” ujar Dedi.
Ia menambahkan bahwa dampak dari alih fungsi lahan tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga berdampak pada perekonomian dan keuangan negara. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru harus digunakan untuk penanganan bencana akibat kerusakan ekosistem.
Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rezaldi, turut memberikan apresiasi atas kinerja Widhi Widayat selama menjabat di Jawa Barat. Ia berharap Eydu Oktain Panjaitan sebagai Kepala BPK yang baru dapat bersinergi dengan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Serah terima jabatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari kesinambungan fungsi organisasi. Kami di BPK akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah, memastikan pemeriksaan keuangan berdampak positif bagi pembangunan,” ujar Bobby.
Ia juga menginstruksikan agar BPK Perwakilan Jawa Barat bekerja dengan cepat dan efisien, sejalan dengan visi kepemimpinan di daerah.
“Kepala daerah di Jabar bergerak cepat dalam pembangunan. Saya harap BPK juga bisa bekerja lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan pemeriksaan keuangan,” katanya.
Dengan kepemimpinan baru di BPK Perwakilan Jabar, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK semakin kuat, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. (Yoga)
