Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor Iwan Irawan menegaskan bahwa ia dan jajaran dinasnya ingin menimimalisir potensi kolusi maupun korupsi yang selama ini sering ‘ditudingkan’ ke dinas teknis infrastruktur tersebut. Selain itu, Iwan memastikan pelaksanaan program kerja di bidang infrastruktur harus berjalan sesuai jadwal dan diselesaikan sesuai target.
“Ya kita akan lakukan tindakan konkrit untuk meminimalisir potensi maupun isu kolusi dan korupsi yang sering menerpa. Karenanya, mulai tahun 2025 Dinas PUPR akan mengalihkan mekanisme pelaksanaan proyek-proyek jalan, jembatan dan pengairan skala besar ke sistem e-katalog,” ungkap Iwan Irawan kepada Pelita Baru dalam satu kesempatan wawancara di Cibinong, baru-baru ini.
Baca Juga
Remaja 15 Tahun Tewas Dibacok di Depan Perumahan Bukit Sultan Cimayang
Pengadaan pekerjaan proyek-proyek infrastruktur melalui e-katalog, sambung Iwan, dinilai transparan dan juga lebih cepat dalam memutuskan pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan. Dengan e-katalog, menurutnya, proses atau tahapan seleksi calon pelaksana pekerjaan proyek tidak perlu berlama-lama dan berbelit-belit, hanya butuh waktu satu atau dua pekan lebih.
“Bertahun-tahun selalu saja ada sejumlah trouble (masalah) saat proyek masuk proses Lelang tender, mulai keterlambatan jadwal, masalah administrasi sampai adanya dugaan pengaturan. Jadi mari sudahi kegaduhan atau polemik setiap dilakukan lelang proyek, dengan memanfaatkan sistem e-katalog yang lebih terbuka dan fair,” ujarnya.
Namun begitu, ia menegaskan bukan berarti dirinya menganggap sistem lelang atau tender proyek tidak baik dan bermasalah. Tetapi setelah berkonsultasi dengan tenaga ahli dan masukan dari BPK dan BPKP, penggunaan e-katalog dinilai menjadi pilihan yang tepat untuk mewujudkan transparansi, efisiensi dan efektifitas.
Ia menambahkan, selain prosesnya sangat terbuka dan lebih fair, pengadaan rekanan pengerjaan proyek melalui sistem e-katalog akan berdampak pada terjadinya percepatan pelaksanaan kerja proyek-proyek di lingkup Dinas PUPR, apalagi hampir semua Kementerian sudah menerapkan sistem e-katalog.
“Kami melihat hampir semua Kementerian dan di banyak daerah sudah menggunakan sistem tersebut, ini juga salah satu dasar pemikiran dan pertimbangan kami. Tentunya akan terwujud transparansi, efisiensi dan efektifitas dengan menggunakan e-katalog dalam menentukan rekanan pelaksana pekerjaan,” tutur Iwan.
Penerapan e-Katalog, lanjut Iwan, juga untuk menyeleksi penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan pada tahun 2025. Dengan e-katalog, Dinas PUPR akan lebih mudah untuk mendeteksi setiap penyedia jasa yang masuk untuk ikuti seleksi sebagai peserta yang akan mengerjakan paket tertentu.
“Jadi kalau yang tahun ini (2024) ada penyedia jasa yang asal-asalan mengerjakan pekerjaan atau hasil pekerjaanya tidak sesuai dengan jadwal, target dan RABnya, ya jangan harap tahun depan dapat lagi,” ujarnya seraya menyebut akan ada sinergi antara DPUPR dan BPK khususnya terkait raport pekerjaan sebelumnya.
“Target kami di Dinas PUPR sesuai arahan dari pimpinan adalah bagaimana bisa mempercepat pelaksanaan program kerja di bidang infrastruktur sehingga target serapan anggaran Kabupaten Bogor dapat terealisasi. Karena itu, e-katalog merupakan solusi untuk meningkatkan kinerja Dinas PUPR di masa mendatang,” tambah dia.
Terkait dengan dugaan dan tudingan miring yang kerap dialamatkan ke instansi yang dipimpinnya, Iwan Irawan mengaku dirinya sangat terbuka dan menerima informasi apapun, aduan dan bahkan kritik keras sekalipun. Bahkan, setiap informasi dan aduan yang diterima serta informasi sensitif terkait kinerja jajarannya, selalu ia tindaklanjuti.
“Saya sangat terbuka dan senang menerima informasi apapun itu, dan juga kritik keras dari siapapun. Jika disertai dengan data yang akurat, informasi atau aduan yang sampai ke saya pasti saya tindaklanjuti. Permasalahan yang ada harus diselesaikan, setiap keluhan harus direspon dan setiap kekurangan harus dibenahi sekaligus diperbaiki,” pungkas mantan Sekretaris DPKPP ini.
