Cibinong, Pasundan Raya – Di tengah kesibukan dan padatnya agenda kerja penanganan bencana alam di wilayah Bumi Tegar Berima, Bupati Bogor Rudy Susmanto, masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Dalam pertemuan dengan pihak KPK di Cibinong, Rabu (5/3/2025), Rudy menegaskan komitmennya mencetak sejarah baru dalam menjalankan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor yang bebas dari praktek maupun perilaku korupsi.
Selain diskusi dengan perwakilan KPK RI, dilangsungkan juga peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. “Kita ingin segala hal yang menyangkut MCP KPJ yang belum ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor harus tuntas di tahun 2025,” Rudy yang didampingi oleh Sekretraris Daerah Ajat R Jatnika dan sejumlah pejabat utama Pemkab Bogor.
Bupati Rudy mengakui bahwa sampai saat ini ada beberapa hal yang harus kita benahi bersama-sama. “Kedepan, intinya kita ingin Kabupaten Bogor memiliki sejarah baru, tetapi sejarah yang baik, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujar Rudy yang belum genap sebulan menjabat Bupati Bogor.
Disinggung soal upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor yang dalam satu dekade terakhir mengalami musibah hukum, yaitu dilakukannya OTT dua bupati terdahulu oleh KPK, Bupati Rudy menegaskan bahwa langkah konkret akan dimulai dari tingkat pemerintahan desa.
Dia mengaku, bahwa bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi, sudah merencanakan satu langkah khusus, yaitu menerapkan sistem data digital desa yang terintegrasi dengan pusat satu data Pemkab Bogor Bogor yang sudah dirancang oleh tim Pemkab Bogor.
“Kita akan memiliki data digital desa yang terkoneksi langsung dengan pemerintah kabupaten. Tujuannya agar keterbukaan informasi dimulai dari tingkat paling bawah hingga ke atas, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpantau dengan jelas,” kata Rudy yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa data digital desa tersebut nantinya dapat diakses oleh Masyarakat luas. Informasi yang ditampilkan meliputi data sosial ekonomi, kebutuhan anggaran desa, program yang sedang dijalankan, serta besaran dana yang dialokasikan.
“Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat melihat langsung data terkait kebutuhan desa, program yang dijalankan, dan anggarannya. Dengan demikian, transparansi ini diharapkan mampu mencegah praktik-praktik korupsi sejak dini,” tambahnya.
Selain itu, Rudy juga membuka ruang bagi masyarakat dan pihak terkait untuk memberikan saran serta masukan kepada pemerintah daerah. “Kita ingin Bogor terbuka, kita ingin Bogor memiliki sejarah baru, tapi sejarah yang baik, kita benahi bersama-sama,” pungkas Rudy Susmanto. (Cok)
