Pasundan Raya – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan rasa terkejutnya atas pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 yang terjadi di 24 daerah. Ia menduga adanya ketidakberesan dari penyelenggara pemilu di tingkat daerah, baik karena ketidaktahuan atau bahkan keterlibatan dalam pelanggaran yang terjadi.
“Asumsinya, ini mereka (KPUD) dibohongi oleh kepala daerah dan benar-benar tidak tahu, tapi Mahkamah Konstitusi (MK) berhasil membuktikannya. Atau malah penyelenggara itu bagian dari konspirasi pelanggaran, pura-pura tidak tahu lalu meloloskan. Mungkin ada komitmen atau transaksi, kita tidak tahu,” ujar Doli saat menghadiri diskusi di Sekretariat Politics and Colleagues Breakfast (PCB), Jakarta, Jumat (28/2).
Doli menilai bahwa PSU dalam Pilkada 2024 ini merupakan yang terbanyak dalam sejarah pemilu Indonesia. Menurutnya, putusan MK yang memerintahkan PSU di 24 daerah menciptakan ketidakpastian dalam sistem politik Indonesia, khususnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kaget karena saya kira ini dalam sejarah Indonesia, paling banyak pemilu yang diulangi, total 15 PSU penuh, dan ada 10 PSU parsial,” ucap Wakil Ketua Umum Golkar tersebut.
Doli juga menyoroti dampak dari adanya PSU ini, di mana hingga saat ini terdapat puluhan daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif. Selain itu, masyarakat juga harus menanggung dampaknya.
Selain dampak politik, Doli mengungkapkan kekhawatirannya atas anggaran yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan PSU Pilkada 2024, yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
“Jadi, ini konsekuensinya sangat banyak, dan yang menanggung adalah rakyat. Ini harus menjadi evaluasi bagi sistem politik kita,” jelasnya.
Di sisi lain, Doli juga merasa terkejut dengan putusan MK yang menetapkan PSU Pilkada 2024. Menurutnya, MK seharusnya hanya mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sesuai dengan undang-undang.
“MK sebenarnya adalah institusi yang mengadili PHPU. Tapi karena banyak kontestan politik Pilkada kemarin yang mengajukan permohonan hingga diskualifikasi, akhirnya mendorong adanya PSU,” katanya.
Doli menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan pemilu dan sistem politik Indonesia. Diskusi seperti ini, menurutnya, akan menjadi agenda rutin di Politics and Colleagues Breakfast (PCB) untuk membahas evaluasi sistem politik Tanah Air.
