Cibinong, Pasundan Raya – Kecaman masyarakat terus mengalir terhadap Ratusan Kepala Desa se Kabupaten Bogor yang kedapatan menggelar acara touring Saba Baduy, Kampung Ciboleger, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, pada Sabtu (22/2) lalu. Salah satunya datang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se- Bogor Raya.
Koordinator BEM se-Bogor Raya, Hanif Abdullah menilai kegiatan touring itu bentuk aksi pembangkangan Intruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto tentang penghematan anggaran. Bahkan dia menegaskan, sebuah ironi di saat anak anak sekolah dilarang touring, para kades tersebut malah touring menggunakan kendaraan dinas.
Dengan dalih, belajar ketahanan pangan sudah dipastikan menggunakan biaya desa yang seharusnya digunakan untuk hal yang jauh lebih relevan bagi kepentingan masyarakat. Karenanya, BEM se Bogor Raya melihat hal ini sebagai bentuk sikap tidak punya hati dari para kepala desa yang lebih mementingkan kesenangan pribadi ketimbang memikirkan kesejahteraan warganya.
“Walaupun mereka alasannya untuk belajar ketahanan pangan. Apalagi, mereka menggunakan kendaraan dinas pemberian dari pemerintah kabupaten Bogor yang seharusnya dipakai untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk touring motor,” tegas Hanif Abdullah pada wartawan, Selasa (25/2/2025).
Menurutnya, masih banyak permasalahan di desa seperti infrastruktur pelayanan terutama masalah sosial belum maksimal, serta berbagai kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Namun, alih-alih fokus, menggunakan motor dinas, para kepala desa justru memilih kegiatan touring yang dinilainya tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Senada dengan Hanif, Wakil Ketua LSM Garuda Asep Sambas Suhendar menegaskan bahwa apapun alasannya, kegiatan touring Kades ke Baduy itu tidak mencerminkan sebuah komitmen Kabupaten Bogor yakni, peningkatan pelayanan kerja kepada masyarakat. Tetapi sebaliknya, kegiatan touring tersebut, justru memberi contoh yang kurang baik.
Asep mengatakan, sebelum ikut Touring berjamaah, semestinya para Kades yang tergabung di Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) itu mau melihat situasi dan kondisinya, apakah kinerja desa sudah berprestasi memuaskan atau belum. “Contohnya, apabila desanya sudah punya Pendapatan Asli Desa (PAD) yang besar, atau PBB mencapai 100%,” ujarnya.
“Selain itu, apakah sudah tuntas Program Rumah tidak layak huni (Rutilahu), ataupun kini sudah tidak ada lagi istilah ada Keluarga Miskin Ekstrem di desa. Nah, kalau semua sudah tuntas terpenuhi dan giat touring itu sebagai wujud rasa syukur, pasti kita apresiasi,” sambung Asep.
Ia menambahkan, sampai hari ini di Bogor Barat kenyataannya masih banyak desa yang PBB-nya belum memuaskan alias sangat jauh dari 100% lunas PBB. “Sebelum Kades ikut touring ke Baduy, setidaknya mau berkaca dulu pada hasil kinerja di desanya, bukan malah nilai raportnya Merah, eh malah ingin bersenang senang,” ucapnya.
Asep pun mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar memberi sanksi kepada para kepala desa yang indisipliner, yaitu yang mengendarai motor dinas bukan untuk kepentingan kerja, melainkan digunakan untuk touring. “Tolong diberi sanksi saja sebagai efek jera karena sudah indisipliner,” imbuhnya. (Adul)
