Magelang, Pasundan Raya – Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung Wibowo menegaskan, atas langkahnya mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, ia siap bertanggungjawab. Hal itu dikatakannya lantaran hingga kini DPP PDIP belum mencabut surat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berisi instruksi penundaan keberangkatan ke Magelang bagi kepala daerah kader PDIP.
Pramono menjelaskan, puluhan kepala daerah dari kader PDIP saat ini sudah tiba di lokasi retreat dan akan mengikuti retreat dengan baik. “Maka ya sudah, kita semua mengikuti retreat secara baik-baik, dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil dalam langkah ini,” ujarnya saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Senin (24/2/2025).
Pramono juga mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terkait keputusan yang diambilnya untuk mengikuti retreat tersebut. Menurut dia, keputusan para kepala daerah PDIP yang ikut retreat diambil bersama setelah komunikasi berlangsung.
“Saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” kata Pramono seraya memastikan komunikasi pemerintah dengan PDIP tetap berjalan baik meskipun sempat terjadi drama penundaan mengikuti retreat kepala daerah.
“Saya terus-menerus berkomunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para Menteri yang lain. Termasuk yang kemudian, ya kalau sudah sampai di sini kan komunikasinya baik-baik saja. Bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan, inilah bagian proses politik yang harus ditangani bersama-sama, dan alhamdulillah ini selesai pada sekarang,” imbuh Pramono.
Sebagai informasi, 36 kepala daerah kader PDIP baru mengikuti retreat pada hari Senin ini, meski retreat telah dimulai sejak Jumat (21/2/2025). Mereka sebelumnya menunda ikut retreat karena instruksi l Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar kadernya yang menjabat Kepala tidak dulu mengikuti retret.
Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut.
Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah membuka diri kepada para kepala daerah kader PDIP yang ingin ikut bergabung di kegiatan retreat di Magelang. Meskipun kegiatan sudah berjalan tiga hari, Tito mengaku akan tetap menerima para kepala daerah itu sebagai peserta retreat.
“Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutkan jumlahnya bergabung. Silakan, kita welcome masuk,” katanya saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).
Namun, Tito menegaskan akan dilakukan penilaian berbeda kepada kepala daerah yang mengikuti retreat sejak hari pertama, dengan yang mengikuti retreat di tengah perjalanan. “Kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti, enggak ada kata-kata lulusnya,” pungkasnya. (Cok/*)
