Home / Nusantara

Selasa, 18 Februari 2025 - 00:19 WIB

Unjuk Rasa Mahasiswa dan Tagar ‘Indonesia Gelap’ Guncang Tanah Air

Jakarta – PasundanRaya.id – Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah bertajuk ‘Indonesia Gelap’ sepanjang hari Senin (17/2/2025). Aksi unjuk rasa digelar di daerah masing-masing pada Senin (17/2/2025) hingga Selasa (18/2/2025) dan puncak aksi nasional pada Rabu (19/2/2025) hingga Kamis (20/2/2025).

“Bersama surat ini kami ingin menyerukan rapatkan barisan dan menyampaikan Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya yang hari demi hari makin mencengkamkan dan menyengsengasarakan rakyat,” tulis rilis dokumen aksi yang dikutip pasundanraya.id.

Dokumen yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Herianto ini menyebut Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila harus diimplementasikan dengan sebenar-benarnya pada rakyat Indonesia. “Oleh karena itu saatnya #AdiliJokowi dan evaluasi total kabinet merah putih yang berada di bawah pimpinannya Prabowo Gibran,” tuturnya.

Dia menjelaskan terdapat tujuh poin tuntutan demo ini yakni menuntut Presiden mencabut Inpres No.1/2025 yang dinilai merugikan rakyat. Transparansi status pembangunan dan kinerja program makan bergizi gratis. Selanjutnya, menolak revisi UU Minerba dan Dwifungsi TNI. “Keenam tangkap dan adili Jokowi dan ketujuh sahkan RUU Perampasan aset,” tutur Herianto.

Baca juga  Prabowo dan Erdogan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi Indonesia–Turki

Tagar ‘Indonesia Gelap’ juga menjadi trending topic di aku media sosial X sepanjang hari Senin (17/2). Dukungan dari berbagai kalangan masyarakat (netizen) pun hiruk-pikuk memadati lini media sosial seperti X, Instagram, Tiktok dan Facebook.

Menurut Koordinator BEM SI, Satria Naufal, Indonesia Gelap adalah cermin ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. “Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga,” kata dia.

Menurut Satria, di bawah kepemimpinan Prabowo, masyarakat justru sering kali dibayangi oleh isu dan kebijakan yang tidak mendukung kepentingan rakyat. Oleh karena itu, aksi demonstrasi ini menjadi pengingat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. “Teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan,” kata Satria.

Menurut informasi dari akun media sosial @bemsi.official, aksi hari ini direncanakan akan dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali, yang akan berorasi di kantor pemerintahan masing-masing kota.

Sementara aksi demo mahasiswa di Patung Kuda Monas-Jakarta Pusat digelar oleh BEM Universitas Muhammadiyah Aisyiah. Akan tetapi, Koordinator BEM Pusat Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah Yogi Syahputra menyatakan unjuk rasa mereka bersifat independen atau tidak terafiliasi dengan gerakan Indonesia Gelap yang diusung BEM SI.

Baca juga  SMSI Perkuat Peran Media Siber Dalam Mendukung Pembangunan Bogor Raya

Adapun sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi ialah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perpu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; hingga reformasi Polri.

Sementara BEM Universitas Indonesia (UI) mengusung penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat. “Kami merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” kata Iqbal.

BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti membatalkan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, hingga mendesak pencairan tukin dosen secepatnya. (tim/*)

Share :

Baca Juga

Prabowo dan Erdogan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi Indonesia–Turki

Nusantara

Prabowo dan Erdogan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi Indonesia–Turki

Ekbis

Pemerintah Siapkan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan

Nusantara

Kapan Idul Fitri 2025? Perkiraan Tanggal Versi Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah

Nusantara

Mahasiswa Terus Demo Tolak UU TNI, DPR Sebut Ada Hambatan Komunikasi

Nusantara

Dewan Kritisi Permintaan Tambahan Penghasilan Pejabat RSUD Kota Bogor
Walhi di desa Iwul

Nusantara

Walhi Sebut Telaga Kahuripan Rampas Hak Warga Desa Iwul

Nusantara

Periksa Kelayakan Bus, Bupati Bogor Prioritaskan Keselamatan Pemudik

Nusantara

RUU TNI Disahkan DPR, Mahasiswa dan Aktivis Menolak